Sekilas Tentang Sistem Informasi Harga Pasar Kota Mataram

Inflasi yang terjadi di Indonesia lebih banyak di pengaruhi oleh faktor-faktor struktural pada kegiatan ekonomi di daerah terutama di luar Pulau Jawa. Adapun faktor-faktor struktural tersebut antara lain faktor produksi, distribusi, belum efisiennya tata niaga dan pengelolaan dampak dari harga yang diaturoleh pemerintah (administered prices) seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Tenaga Listrik (TTL) dll. Pembentuk inflasi dari sudut faktor produksi adalah ketergantungan produk tivitas pangan terhadap iklim/cuaca, bencanaalam, masalah alih fungsi lahan, ketersediaan pupuk bersubsidi dsb. Sementara dari sisi distribusi lebih banyak di pengaruhi oleh minimnya/rendahnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur (jalandarat, pelabuhan) yang terdapat di Indonesia terutama daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan dari sisi tata niagaya itu struktur pasar yang dikuasai oleh pedagang dan jauhnya disparitas harga di tingkatprodusen /supplier, pedagang dan konsumen akibat minimnya informasi harga.

Menyadari bahwa inflasi nasional merupakan pembobotan dari inflasi yang terjadi di kota-kota basis pemantauan harga dengan bobot di luarkota Jakarta mencapai 77% dan penyebab utama inflasi di daerah sebagai faktor yang bersifat non-moneter (Brodjonegoro, 2004) - seperti operasi fiskal daerah (pendapatan dan pengeluaran rutin) dan ongkos transportasi serta faktor-faktor struktural (produksi, distribusi, sistem tata niaga dan dampak administered prices) terutama pada kelompok bahan makanan menyebabkan kebijakan moneter saja tidak cukup ampuh untuk menjaga stabilisasi harga dan pengendalian inflasi. Koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan sektoral semakin dipahami sebagai hal yang mutlak yang diperlukan dalam mengarahkan inflasi. Diharapkan dengan adanya bauran rumusan kebijakan dari aspek moneter dan aspek struktural akan membawa perekonomian berada dalam keseimbangan – sisi permintaan (demand) yang direspons secara memadai oleh sisi produksi (supply).

Dengan kondisi di atas, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas harga, keterjangkauan barang dan jasa dan pengendalian inflasi terutama dari sisi penawaran (supply side). Hal ini sejalan dengan penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (administered prices).

Peran daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga mengingat karakteristik inflasi Indonesia yang masih dipengaruhi oleh gejolak di sisi pasokan (supply side shocks). Terjaganya inflasi daerah pada tingkat yang rendah dan stabil akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. Hal ini didasari kenyataan bahwa inflasi nasional merupakan agregasi dinamika pembentukan harga yang terjadi di daerah. Terciptanya inflasi yang rendah dan stabil pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan dapat lebih menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Namun, berbagai permasalahan struktural yang masih terjadi seperti konektivitas yang rendah, struktur pasar yang terdistorsi, kesenjangan informasi harga dan produksi pangan menyebabkan pergerakan inflasi sangat rentan berfluktuasi. Efisiensi perekonomian daerah yang berbeda antara kawasan barat dan kawasan timur juga menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup besar.

Dalam rentang 10 tahun terakhir dapat terlihat bahwa pergerakan inflasi yang signfikan lebih disebabkan oleh faktor adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkait harga (administered prices) dan lonjakan harga komoditas pangan (volatile foods). Karakteristik inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan di sisi pasokan (supply side) tersebut menyebabkan upaya untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter, melainkan diperlukan adanya suatu paduan kebijakan yang harmonis antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan sektoral dan daerah.

Mengingat salah satu tugas Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Mataram adalah sebagai pengelola pasar tradisional, maka dalam rangka pengendalian inflasi daerah, pemberian informasi yang luas kepada seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat Kota Mataram sangat penting. Untuk itu perlu dibuat sebuah sistem informasi yang terpadu untuk seluruh pasar di Kota Mataram yang nantinya setiap data harga komoditas di pasar dapat dipantau setiap hari dan tersimpan sebagai sebuah data base harga komoditas di pasar tradisonal Kota Mataram.